KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Puluhan massa dari Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) turun ke jalan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (9/12/2025). Aksi digelar serentak di tiga titik strategis di Sidoarjo dengan membawa tuntutan pembenahan tata kelola pemerintahan dan percepatan penanganan kasus hukum.
ARSAK menilai Sidoarjo sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang tercermin dari berbagai persoalan publik, termasuk keterlambatan penyelesaian kasus serta ketidaktepatan janji pemerintah daerah. Dalam orasinya, aktivis ARSAK Huzein menyebut sejumlah komitmen politik pemerintah daerah hanya berhenti sebagai slogan.
Ia menyoroti revisi target penyelesaian masterplan penanganan banjir yang kini mundur hingga 2026. “Perencanaan yang rapuh dan komitmen yang minim membuat persoalan publik tidak kunjung selesai,” ujarnya.
ARSAK juga menuntut aparat penegak hukum membuka proses penyelidikan secara transparan agar bebas dari tekanan politik. Massa menilai keterbukaan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
Sorotan khusus juga diarahkan pada lambannya penanganan dugaan kasus di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin. Suryanto dari LSM Komnas menyebut laporan yang diajukan sejak lama belum menunjukkan perkembangan berarti. “Kejaksaan hanya menelaah tanpa ada langkah konkret,” katanya.
Keluhan serupa datang dari warga Desa Boro, Hariadi atau Hari Banteng. Ia menyebut laporan masyarakat yang telah disampaikan sejak Agustus hingga November 2025 belum ditindaklanjuti. “Permohonan audiensi pun tak mendapat jawaban. Ini menunjukkan penanganan kasus sangat lamban,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih yang ditemui massa menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat fungsi pengawasan. Ia menyebut DPRD terbuka menerima masukan publik. “Kontribusi masyarakat penting agar Sidoarjo bisa lebih baik,” ujarnya.
Aksi ARSAK ditutup dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan memperkuat integritas dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi. (TAM)
