KILASJATIM.COM, Surabaya – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Pemprov Jatim menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pembangunan Instalasi Karantina Terpadu pertama di Indonesia.
Kepala Barantin, Sahat Manaor Panggabean, menyebut MoU ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem karantina nasional.
“Ini MoU pertama kami dengan provinsi, dan Jatim menjadi pionir. Ke depan, instalasi karantina terpadu ini akan meningkatkan layanan karantina agar lebih cepat, transparan, dan efisien,” ujarnya usai penandatangan MoU di Gedung Negara Grahadi, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, Jawa Timur memiliki peran penting sebagai pintu masuk dan distribusi berbagai komoditas dari kawasan timur Indonesia.
“Surabaya dan Makassar menjadi hub utama. Dengan sistem terpadu ini, kita memastikan komoditas ekspor bebas penyakit sehingga daya saing produk Indonesia di pasar global meningkat,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik kerja sama ini.
Ia optimistis instalasi karantina terpadu akan mendorong efisiensi logistik dan memperkuat daya saing ekonomi Jatim.
“Dengan integrasi data antara sistem Barantin dan Pemprov Jatim, kita dapat mewujudkan layanan one stop service untuk ekspor-impor. Ini akan mempermudah pelaku usaha, petani, dan nelayan dalam memenuhi standar pasar internasional,” jelas Khofifah.
Mantan Mensos ini juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan untuk mendukung kecepatan dan transparansi proses karantina.
“Sistem ini akan menghubungkan karantina dengan bea cukai dan pelabuhan, sehingga prosedur ekspor-impor tidak lagi berbelit-belit. Dampaknya, biaya logistik turun, ICOR rendah, investasi meningkat, dan ekonomi Jatim semakin kompetitif,” pungkas Gubernur wanita pertama di Jatim ini.
Instalasi Karantina Terpadu ini rencananya akan dibangun di area agroindustri Jawa Timur sebagai proyek percontohan nasional. Nantinya, layanan karantina pertanian, perikanan, dan peternakan terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung dengan mitra dagang internasional. (FRI)
