Tahun 2018, Peserta BPJS di Jatim Mencapai 26,9 Juta Orang

oleh

Surabaya, kilasjatim.com: Jumlah masyarakat Jawa Timur (Jatim) menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari tahun ke tahun meningkat. Hingga akhir 2018, jumlah peserta BPJS dari sebanyak 26,9 juta jiwa.

Deputi Direksi BPJS Wilayah Jatim, Handaryo mengatakan masyarakat Jatim yang mengikuti program kesehatan gratis dari pemerintah naik dari tahun ke tahun. Pada awal 2018, jumlah peserta BPJS sebanyak 25 juta. Kini, jumlahnya mencapai 26,9 juta di awal Desember 2018.

“Hingga akhir Nopember 2018, kepesertaan BPJS di Jatim mencapai 26,5 juta. Jumlah tersebut, naik menjadi 26,9 juta pada minggu awal Desember. Atau, 64 persen dari total jumlah penduduk 40,09 juta jiwa,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Senin (17/12/2018).

Diharapkan, jumlah tersebut naik di tahun 2019. Namun dengan catatan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. “Katanya dari pusat, Jatim dapat Universal Health Coverage (UHC) satu provinsi, yakni 95 persen dari 40 juta jumlah penduduk di Jatim, yakni sebanyak 38 juta, yang berarti mendapat tambahan 11 juta,” tuturnya.

Dia optimis target dari pusat akan terpenuhi. Hal ini mengacu pada target di awal 2018 sebanyak 25,5 juta, namun dapat terlampaui menjadi 25,9 juta orang.

“Kami akui cakupan dari UHC masih cukup jauh. Tapi, kalau kita bisa bersinergi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan provinsi Jatim, saya kira bukan hal yang sulit untuk memenuhi target,” tandasnya.

Meski demikian, Handaryo mengakui jumlah kepesertaan BPJS di Jatim masih kalah dibanding dengan daerah lain. “Kita lebih rendah dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Karena jumlah penduduk di Jatim lebih banyak, maka capaiannya lebih rendah,” ucapnya.

Hal itu terjadi, lanjutnya, bukan karena sosialisasi yang kurang. Faktornya, lebih banyak pada kesadaran masyarakat yang belum memanfaatkan manfaatnya BPJS. Pihaknya membutuhkan dorongan daripada lintas sektor agar yang belum sakit dan masih sehat bersedia menjadi peserta BPJS.

“Kami saat ini, sedang mengupayakan di beberapa tempat atau desa-desa, seperti Lamongan untuk mengejar UHC desa. Termasuk, mencoba pendekatan ke ponpes. Bagi desa yang sudah mencapai 95 persen, kita kasih sertifikat,” jelasnya. (Wah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *