Pengamat: Kemiskinan Rawan Dieksploitasi Untuk Tujuan Politik Elektoral

oleh

Surabaya, kilasjatim.com: Kasus penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dukungan suara di Pilkada Jawa Timur (Jatim) terus mendapat sorotan tajam dari pengamat. Kali ini, Pengamat kemiskinan dari Fisip Universitas Airlangga, Ucu Martanto ikut bicara lantang.

Dia menilai kondisi kemiskinan telah membuat warga rawan dieksploitasi untuk tujuan politik elektoral. Apalagi, kalau disertai janji bahkan ancaman atas bantuan tertentu.

“Biasanya kondisi kemiskinan membuat warga rentan atas eksploitasi. Ketika dititipi pesan untuk memilih kandidat tertentu, kemungkinan besar akan menerima itu,” kata Ucu, Kamis (26/4/2018).

Pendapat itu menyoroti penyalahgunaan PKH untuk dukungan suara di Pilkada Jatim yang dilaporkan warga Lamongan ke Panwaslu setempat, kemarin. Kasus ini mendapat kecaman keras dari PDIP Jatim.

Dalam kasus PKH di Lamongan, pendamping program diduga menitipkan stiker Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Disertai pesan, untuk memilih paslon nomor 1 itu.

Menurut Ucu, dalam kontestasi elektoral di Indonesia, warga miskin sering kali menjadi obyek operasi pemenangan pilkada. Mereka diberi imbalan materi, jika bersedia memilih seseorang.

“Sebaliknya, jika tidak bersedia, ya pasti imbalan tidak diberi. Bagi orang miskin, tentu kecenderungan dari mereka adalah menerima imbalan materi disertai komitmen memilih,” ujarnya.

Karena kemiskinan yang dialami, lanjutnya, maka warga yang berada di status sosial itu dianggap sebagai sumber suara yang mudah dipengaruhi. Mereka kelompok marginal, karena itu rentan untuk dimanfaatkan.

“Ini yang membuat program anti-kemiskinan sering dianggap sebagai dalih saja, dengan memanfaatkan anggaran negara, namun ada kepentingan elektoral dibalik itu,” tandasnya.

Ia sepakat kasus penyalahgunaan PKH di Lamongan harus segera diusut tuntas. Pengusutan ini penting agar diketahui apakah ada skenario besar yang melatari skandal itu, berikut aktornya.

“Sudahlah jangan bermain-main lagi dengan PKH. Kalau ini diteruskan, maka rakyat tidak percaya lagi dengan program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.

Pihaknya juga mengusulkan agar dilakukan penyempurnaan atas pelaksanaan program itu, mulai penerima, integritas pendamping hingga pengawasan. Karena terdengar kabar, rekruitmen pendamping itu berdasar koneksitas tertentu.

“Ada pula keluhan, warga yang benar-benar miskin malah tidak terima, sementara yang hidupnya layak malah terima. Keluhan seperti itu sering terdengar,” ungkapnya. Kj5


Kirim dari Fast Notepad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *