Foto ilustrasi
Surabaya, kilasjatim.com: Kecaman keras bertubi-tubi mengalir dari pengamat politik atas sikap mantan Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawansa yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 Provinsi Jatim di salah satu villa di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/1) kemarin.
Kali ini, kecaman keras dilontarkan pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB) Fajar Ramadhan. Khofifah dinilai kurang etis menghadiri acara Kemensos, karena Ketua Umum Muslimat itu sudah tidak menjabat sebagai Mensos.
“Kalau Khofifah hadir di acara Kemensos, justru ini akan menjadi conflict of interest (benturan kepentingan). Khofifah kan sudah tidak lagi jadi Mensos,” ujarnya ketika dihubungi via telephon, Rabu (31/1).
Fajar mengingatkan agar Khofifah tidak menjadikan PKH sebagai kendaraan politik guna meraih suara di Pilgub Jatim 2018. Sebab, program tersebut merupakan program pemerintah, dalam hal ini adalah Joko Widodo. Dengan begitu, siapapun yang menjabat sebagai mensos, wajib menjalankan program pengentasan kemiskinan itu.
“Bahkan, Idrus Marham yang sekarang jadi Mensos, juga wajib menjalankan PKH, itu kan program pemerintah, bukan programnya Khofifah. Khofifah saat menjabat mensos hanya menjalankan program pemerintah saja,” paparnya.
Program PKH, diakui, sangat rentan dijadikan modal sosial untuk Pilgub Jatim. Karena, program ini menyentuh kalangan masyarakat yang luas. Kemudian banyak pihak yang juga ikut terlibat seperti kepala desa dan pendamping desa.
“Kalau PKH dijadikan modal sosial untuk Pilgub Jatim, Khofifah harus berhati-hati. Ingat itu program pemerintah. Ini harus diperhatikan,” tandasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim, Sukesi , saat dikonfirmasi mengenai acara rakor PKH Provinsi Jatim ini, mengaku tidak tahu acara tersebut. “Maaf saya tidak tahu, itu bukan kegiatannya Dinsos,” ucapnya singkat. Kj4
