Surabaya, kilasjatim.com: Peluang Joko Widodo berpasangan dengan mantan Jenderal TNI (pur) Moeldoko dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, terbuka lebar. Sama besar peluangnya Jokowi bergandengan dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari pimpinan partai politik (parpol).
“Baik Jokowi-Moeldoko, Jokowi-Susi, Jokowi-Puan Maharani, Jokowi-Budi Gunawan, Jokowi-AHY, Jokowi-Muhaimin Iskandar, Jokowi-Rommy, Jokowi-Mahmud MD, masih memiliki peluang yang sama,” kata Wasekjen DPP PDI, Ahmad Basarah kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (27/4/2018).
Menurutnya, calon-calon yang mucul dari partai politik atau dari manapun, saat ini adalah tahapnya monitoring, evaluasi dan pengkajian-pengkajian. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan dan pengkajian untuk nanti sampai pada kepastian akhirnya memutuskan satu nama.
“Siapa diantara nama-nama yang muncul ke permukaan, atau bisa jadi nama yang belum muncul ke permukaan untuk ditetapkan sebagai calon wakil presiden Jokowi, nanti ada tahapan-tahapan. Kita tidak tahu, masih ada cukup waktu untuk menunggu keputusan akhir Jokowi dengan ketua umum parpol menentukan siapa cawapresnya,” ujarnya.
Yang pasti, lanjutnya, sesuai pembahasan yang berkembang di rakernas PDIP, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh cawapres. Pertama, cawapres Jokowi itu yang visi kenegaraannya sama dengan PDIP dan Jokowi sendiri, yaitu visi kenegaraan membangun negara Pancasila, sebagaimana cita-cita proklamasi 1945.
Kedua, cawapres harus memiliki faktor elektoral yang dapat menambah elektabilitas Jokowi. Ketiga, Tokoh yang memiliki cemistry, kerja sama yang baik dengan Jokowi. Karena, kita punya konsep presiden dan wakil presiden adalah kepemimpinan dwi tunggal, yang artinya menyatu pikiran, jiwa dan raga serta orientasinya kepada kepentingan rakyat
“Cemistry penting, karena Jokowi harus nyaman bekerja sama dengan wakil presiden, kemudian wakil presidennya harus bekerja sama membantu kerja presidennya,” ucap Ketua tim pemenangan intern DPP PDIP ini.
Pihaknya berharap calon-calon yang mucul dari partai politik atau dari manapun, bisa melanjutkan kerja sama politik itu jika tidak terpilih sebagai cawapres nya Jokowi. Sebab, kerja sama politik di pilpres, sebenarnya tidak hanya diukur dengan parameter, direkrut atau diterima menjadi cawapres.
“Kerja sama politik itu spektrumnya sangan banyak, ada pimpinan DPR, MPR dan alat-alat kelengkapannya, kabinet, lembaga negara kepresidenan dan lainnya. Kita harapkan gotong royong diantara seluruh kekuatan politik bangsa, partai politik, ormas dan sebagainya, karena negara dan bangsa kita cukup besar dan kompleks permasalahannya, sehingga harus bekerja secara gotong royong,” paparnya.
Oleh karena itu, Basarah berharap deklarasi politik yang mendukung Jokowi sebagai Calon Presiden 2019, tetap dilanjutkan sampai pada level deklarasi hukum. “Deklarasi hukum, artinya ketika tanggal 4-10 Agustus KPU RI membuka pendaftaran capres dan cawapres, seluruh partai yang mendukung Jokowi tetap konsisten terhadap dukungannya,” tandasnya. Kj3
