OJK : BPR Harus Melakukan Perubahan Menghadapi Revolusi Industri 4.0

oleh

Pembukaan Musyawarah Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Surabaya, Kamis (19/9/2019).

SURABAYA, kilasjatim.com: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diharapkan terus melakukan perubahan untuk bisa bertahan di era yang saat ini sudah serba canggih. Jika tidak bisa mengikuti perkembangan jaman dikawatirkan nasib BPR tidak bisa bertahan lama.

Heru Cahyono, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, menyampaikan hal tersebut saat pembukaan Musyawarah Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Surabaya, Kamis (19/9/2019).

Dikatakan Heru, BPR harus bisa berinovasi dan melakukan kreativitas. Karena faktor yang sangat menentukan agar bisa bertahan di industri keuangan adalah dengan mengikuti setiap.perubahan yang terjadi,” kata Heru Cahyono.

Tantangan bank perkreditan rakyat (BPR) ke depan semakin berat. Persaingan bukan hanya  dengan bank-bank umum biasa, tapi dari lembaga keuangan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Apalagi di era revolusi industri 4.0, BPR harus bisa mengubah paradigm, karena semua hal sudah berubah dengan eranya teknologi canggih itu.

“Gaya hidup orang sudah berubah. Dari yang sebelumnya,kalau anak lapar mencari ibunya, kini, anak lapar mencari handphone untuk beli makan secara online,” ujar Heru

Disisi lain OJK Jatim dan Bank Indonesia (BI) mengakui dan memuji ketegaran dan kesabaran serta ke kegigihan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menghadapi gelombang globalisasi dan persaingan keras Perbankan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perbarindo, Joko Suyanto

Dalam mengembangkan teknologi itu, disarankan BPR berkolaborasi bersama untuk membuat sebuah platform yang bisa diakses semua anggota. Misalnya platform untuk menampilkan produk-produk BPR, untuk sistem pembayaran dan sebagainya.

“Dengan kolaborasi bisa menekan investasi, biaya yang dikeluarkan juga bisa ditekan karena BPR tidak harus mengeluarkan uang sendiri-sendiri. Perbarindo saya harapkan bisa menginisiasi,” papar Heru.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perbarindo, Joko Suyanto menyambut baik apa yang disampaikan OJK, menurutnya revolusi industri 4,0 memang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis jasa keuangan termasuk BPR.

“Kita memang harus bisa merespon keinginan pasar agar tidak ketinggalan. Karenanya, kita sedang sudah mulai melakukan banyak langkah agar bisa mengakomodir keinginan pasar itu,” jelasnya.

Perbarindo dalam.waktu dekat akan menjalankan kolaborasi secara bertahap dalam hal transformasi pelayanan berbasis digital.

“Banyak hal yang akan kita lakukan. Dan semuanya masih dalam persiapan. Insha Alloh kami akan perkenalkan saat Munas Perbarindo di Jakarta beberapa bulan ke depan,” tegasnya.

Ini semua adalah peluang yang harus ditangkap oleh BPR/S sehingga inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam mengembangkan produk dan layanan perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan BPR/S dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut.

Dari catatan OJK Regional 4 Jawa Timur, hingga saat ini ada 326 BPR dan BPR Syariah di Jawa Timur. Kinerjanya cukup baik, begitupun dengan pertumbuhannya walau masih di bawah pertumbuhan bank umum lainnya.

“BPR di Jawa Timur harus lebih meningkatkan kinerjanya dan memperkuat kualitas penerapan manajemen risiko dalam penyaluran kredit,” tandas Heru.

Hingga Juli 2019, total aset sebesar Rp 16,7 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp 11 triliun dengan total kredit yang disalurkan sebesar Rp 12,2 triliun. Namun, yang masih harus diperhatikan adalah tingkat kredit macet.

Dari dana OJK pula, hingga saat ini tingkat kredit macet BPR di Jawa Timur sebesar 8,28 persen, jauh lebih tinggi dibanding bank umum yang hanya 3,69 persen.

Disebutkan pula bahwa total asset 326 BPR/S yang berkantor pusat di Jawa Timur pada posisi Juli 2019 telah mencapai Rp16,7 trilyun, dengan DPK sebesar Rp11 trilyun dan kredit Rp12,2 trilyun.

Pangsa asset BPR/S di Jawa Timur terhadap asset BPR/S Nasional mencapai 10,76% dengan pertumbuhan sebesar 7,56% (yoy), sementara pertumbuhan DPK mencapai 9,35% (yoy) dan kredit 8,79% (yoy). Pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan perbankan di Jawa Timur dengan peningkatan asset 8,62%, DPK 8,94% dan kredit 8,15%. Selain itu, rasio NPL BPR/S di Jawa Timur sebesar 8,28% masih lebih tinggi dibandingkan perbankan Jawa Timur sebesar 3,69%. (kj2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *