Menteri Idrus Ajak Ibu-ibu Lawan Kabar Bohong

oleh

Tegal, kilasjatim.com: Menteri Sosial Idrus Marham meminta para ibu-ibu yang hadir dalam dialog nasional, terus berpikir positif dan paling depan menolak hoax atau berita bohong yang meragukan kinerja atau bertujuan menjatuhkan repolutasi pemerintah di mata publik.

“Harus berpikiran maju, berpikiran positif. Dalam agama harus khusnudzon, bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, harus disyukuri. Firman Allah SWT, apabila bersyukur maka nikmat akan ditambahkan, jika mengingkari siksa Allah sangat pedih,” ujarnya dalam Dialog Nasional di Kabupaten Tegal, Rabu.

Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertem 2.025 peserta dalam acara Dialog Nasional ini menghadirkan ibu-ibu penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping PKH, kelompok petani dan nelayan, mahasiswa dan pelajar yang berasal dari Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

“Jangan percaya berita bohong ibu-ibu. Jangan pula ikut menyebarkan. Rasakan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Jalan desa sudah diaspal, anak-anak sekolah dapat Kartu Indonesia Pintar, keluarga dapat Kartu Indonesia Sehat. Juga ada PKH untuk ibu kelola. Semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Mensos menyontohka pembangunan infrastrutur yang selama ini dilakukan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kementerian Sosial terus berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memastikan program Nawacita terlaksana.

“Kami ini adalah Pembantu Presiden, sehingga kami harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan terlepas dari kemiskinan,” katanya.

Menteri Idrus mengatakan, dengan perbaikan infrastruktur dan batuan sosial seperti PKH, menjadi bekal mengantarkan generasi muda menapak masa depan. Mereka adalah mencerminan Indonesia kelak.

“Pak Presiden sangat memperhatikan pendidikan karena ini merupakan investasi sumber daya manusia, karena kita sadar betul masa depan bangsa ini ditentukan generasi hari ini. Kualitas, mentalitas, ini wajah Indonesia ke depan,” papar Idrus.

Ia kemudian menyontohkan pemerintah membangun jalan antardesa, membangun akses jalan antarkabupaten yang pada akhirnya membuka kesempatan anak-anak sekolah dan mendapat layanan kesehatan.

“Ini kan luar biasa, bagaimana antara satu program dengan program lain dari lintas kementerian saling terhubung. Inilah yang diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” paparnya.

Pemerintah, katanya, juga terus berupaya agar masyarakat sejahtera. Salah satunya, Presiden Joko Widodo terus menambah jumlah penerima PKH yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan sekolah anak.

Idrus menjelaskan sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden, jumlah kepesertaan PKH terus meningkat. Dari total 2,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2014, meningkat menjadi 3,5 juta KPM pada 2015, dan pada tahun 2016 naik menjadi 5,9 juta KPM.

Untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, lanjutnya, Presiden kembali mengintruksikan penerima PKH pada 2017 ditambah menjadi 6,2 juta KPM hingga pada tahun ini terus naik menjadi 10 juta KPM.

“Dengan semakin besarnya peserta PKH, semakin luas jangkauan pemerintah. Sehingga diharapkan terjadi percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia,” tambahnya.

Dikatakan Mensos, PKH juga berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan. Pada capaian September 2017 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,391.

Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,394 turun sebesar 0,003 poin.

Data BPS per September 2016 lalu, terdapat 27,76 juta penduduk miskin. Sedangkan pada September 2017, jumlah penduduk miskin turun jadi 26,58 juta atau berkurang 1,19 juta jiwa dalam setahun.

“Penurunan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri,” jelasnya.

Kini, lanjutnya, Presiden telah mengkaji bahwa PKH yang diberikan Rp1.890.000 per keluarga per tahun akan ditambah jumlah penerimanya dan nilai bansosnya.

Sementara itu terkait penurunan kemiskinan, Mensos menyontohkan yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir. Misalnya di Kabupaten Slawi, Jawa Tengah dimana angka kemiskinan terus menurun.

“Alhamdulilah di Kabupaten Slawi luar biasa, kemiskinan tinggal 9 persen. Sekarang banyak yang menyebarkan hoax, fitnah tidak berdasar. Kata Rosulullah fitnah jauh lebih dahsyat dari pada pembunuhan. Tidak apa-apa kita lawan dengan kerja, kerja, kerja. Dan jangan percayai berita yang tidak jelas. Cek ricek saja langsung kepada pemerintah,” kata Mensos. Kj1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *