Surabaya, kilasjatim.com: Berbagai elemen masyarakat di penjuru tanah air satu – persatu menyatakan sikap menolak keras sosaisasi dan deklarasi #2019gantipresiden.
Terbaru, berasal dari elemen pemuda Kristen yang tergabung dalam Kordinator Daerah Forum Komunikasi Pemuda Kristen Indonesia Jawa Timur (Korda Forkom) juga menyatakan sikap menolak.
“Penggunaan tagar 2019 ganti presiden tersebut merupakan aksi politik yang dapat memecah belah bangsa Indonesia,” tegas Almara Dwi Putra, Sekjen Korda Forkom Jatim, Jumat (10/08/2018).
Karena, lanjut Almara, setiap warga negara RI mempunyai hak kebebasan berpendapat. Hal itu di atur dalam UU pasal 33 yakni kebebasan berpendapat. Namun harus sesuai juga dengan undang-undang. Serta dipergunakan secara bijak agar tidak menimbulkan perpecahan bangsa.
“Khan sudah jelas diatur oleh undang – undang. Setiap warga negara Indonesia bebas mengemukakan pendapat asal tidak bermuatan SARA,”ucapnya.
Memang pendidikan politik yang baik dan benar haruslah sampai kepada masyarakat. Dan sudah seharusnya mempunyai dampak baik, yaitu mencipkan keteduhan dan kenyamanan bersama. Dalam artian berbeda boleh asal mengandung azas kebersamaan, bukan malah membenturkan dengan isu SARA.
“Saat ini banyak beredar pendapat yang mengarah mecah belah persatuan dengan isu SARA,” ungkap Almara.
Jawa Timur sendiri sudah cukup guyub dan rukun dengan menerima perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harusnya bisa menjadi contoh di berbagai daerah lain.
“Jatim harusnya bisa menjadi contoh untuk daerah lain mengenai perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”pungkasnya. Kj1
