KILASJATIM.COM, Surabaya – Memasuki tiga pekan pembatasan social dan physical distancing telah memukul perindustrian di Jatim. Berikut analisis ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Andik Dwi Putranto, tentang sulitnya industri bertahan di situasi saat ini.
Kondisi industri di Jatim akibat pandemi Covid–19 menurut Andik semua industri di Jawa Timur terdampak. Untuk industri yang mengandalkan bahan baku dari impor, terkena dua dampak sekaligus. Pertama, melemahnya nilai tukar rupiah dan kedua, berkurangnya kuantitas pasokan bahan baku dari beberapa negara, khususnya China, yang juga mengalami situasi yang sama akibat pandemic Covid-19.
“Sedangkan untuk industri yang berorientasi ekspor juga terpukul, dengan melemahnya serapan pasar global. Baik pasar di China, yang mayoritas, maupun pasar di sejumlah negara lain di Eropa, Asia dan Amerika,” kata Andik seperti dilansir beritajatim.com, Rabu 1 April 2020.
Ini persoalan serius. Apalagi Jatim dikenal memiliki core industri kemasan. Sementara industri ini sangat mengandalkan bahan baku biji plastik. Dan hampir semua diimpor dari China. Begitu pula industri pariwisata. Hampir rata-rata terpukul. Sementara industri agro, meskipun belum terlalu terpukul, namun ketersediaan pupuk dan daya beli masyarakat lokal juga menurun akibat pelambatan ekonomi nasional.
BACA JUGA: Tunda Kegiatan Organisasi, Kadin Surabaya Imbau Pelaku Usaha Tak Panik
Andik menambahkan, dari data statistik Jawa Timur tahun 2019 yang mulai menunjukkan tren defisit neraca perdagangan yang semakin lebar. Impor non migas Jatim dari China pada 2019 mencapai USD 5,872 miliar atau sekitar 337,43 persen dari total impor Jatim sapanjang 2019 yang mencapai USD 18,930 miliar. Sementara ekspor non migas Jatim ke China sepanjang 2019 mencapai USD 2,299 miliar, atau sekitar 16,19 persen dari total ekspor Jatim di 2019 yang mencapai USD 19,369 miliar.
Artinya defisit antara ekspor dan impor non-migas sudah cukup tinggi sejak tahun 2019. Sehingga, Kadin Jatim memperkirakan di triwulan I tahun 2020 ini bisa tergerus turun ke angka 0,25 sampai 0,40 persen. Apalagi kalau beberapa negara masih melakukan policy lockdown.
Dengan situasi seperti ini menurut Andik, semua pihak harus berpikir out of the box. Pertama, instrumen APBN dan APBD harus benar-benar menjadi stimulus dunia usaha. Ini sifatnya emergensi. Swasta harus tetap hidup. Karena tanpa swasta, PDRB akan anjlok, dan pertumbuhan ekonomi akan terjun bebas. Pada akhirnya daya beli masyarakat tergerus habis.
Kedua, stimulus dari Pemerintah Pusat berupa paket-paket kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun non-fiskal harus segera diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan Kabupaten. Ini mutlak dan bisa dilakukan. Apalagi diskresi ini telah diberi payung hukum oleh Pemerintah Pusat melalui instrumen revisi alokasi anggaran.
BACA JUGA: PWI – KADIN Jatim Bahas Kepres 80/2019 Percepat Pengembangan Wilayah Selatan Jawa Timur
Ketiga, program murni pemerintah berupa jaring pengaman sosial, apakah itu bantuan tunai atau subsidi listrik dan lain-lain harus cepat dirasakan, terutama oleh kalangan tenaga kerja informal dan buruh pabrik. Ini penting, sebab kalau nanti bulan Mei kita belum recovery, sementara buruh minta kenaikan UMR, pasti pengusaha angkat tangan.
Karena itu kemarin, Kadin Jatim meluncurkan surat permohonan kepada seluruh Walikota dan Bupati di Jawa Timur, agar memperhatikan beberapa masukan dari Kadin, sebagai wadah para pengusaha di Jatim. Inti isi surat tersebut adalah tiga hal tersebut. (bjt/kj6)
