HIPMI Tax Center Apresiasi Kebijakan Kemudahan Layanan Pajak

oleh

Jakarta, kilasjatim.com: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan kemudahan layanan pajak. Paket kebijakan ini diringkas dengan 3 Mudah dan 2 Adil. Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani mengapresiasi langkah kebijakan yang diambil DJP tersebut.

Kebijakan DJP 3 Mudah, yakni kemudahan mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaporan Setoran Pajak Tahunan (SPT), dan layanan di luar kantor pajak. Sedangkan 2 Adil adalah penentuan pemerikaan Wajib Pajak (WP) berdasarkan analisis resiko dan pembentukan pemeriksaan bersama WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).

“Kami mendukung setiap langkah pemerintah dalam memudahkan para pengusaha. Kami apresiasi sekali DJP telah membuat keputusan yang memudahkan layanan pajak,” kata Ajib kepada media di Jakarta (24/4/2018).

Ia pun mengatakan langkah kebijakan DJP itu akan meningkatkan jumlah pengusaha terutama startup.

“Sekarang pengusaha pengguna Virtual Office dikukuhkan menjadi PKP. Hal ini seiring sejalan dengan peran HIPMI, yakni mencetak pengusaha baru. Dengan ini ke depan akan semakin banyak pengusaha startup yang lahir,” katanya.

Ajib mengatakan pula paket kebijakan DJP mengandung asas keadilan bagi WP. Pemeriksaan WP ditujukan untuk yang tidak patuh.

“Analisis resiko yang diperlakukan bagi Wajib Pajak akan menghasilkan gambaran Wajib Pajak yang beresiko tinggi. Dan yang diperiksa kemudian adalah yang beresiko tinggi itu. Ini merupakan keadilan bagi Wajib Pajak,” paparnya.

“Keadilan berikutnya adalah adanya pembentukan Satgas Pemerikasaan Bersama yang dibentuk DJP, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), dan SKK Migas untuk memeriksa WP K3S. Hal ini akan mendukung investasi, adanya kepastian hukum, dan mengurangi potensi sengketa,” imbuhnya. Kj5

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *