Gus Ipul Berharap Sekdaprov Jatim Terpilih Nanti Harus Bebas Dari Kasus

oleh

Surabaya, kilasjatim.com: Sudah satu bulan lebih proses pemilihan tiga calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur bergulir. Namun, hingga kini Tim Penilai Akhir (TPA) Pusat belum memutuskan Sekdaprov Jatim yang baru untuk menggantikan Sekdaprov Jatim lama, Akhmad Sukardi.

Banyak pihak yang berharap calon sekdaprov yang baru nanti memiliki track record yang baik. Tak terkecuali, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini berharap Sekdaprov terpilih nanti harus bebas dari kasus.

“Harus memenuhi syarat formal dan moral. Syarat formal sudah, tinggal moral. Secara moral, tentu Sekdaprov yang baru nanti harus bersih dari kasus,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/9/2018).

Gus Ipul sendiri mengaku tidak mengikuti persis proses seleksi calon sekdaprov, karena sudah ada tim Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Provinsi Jatim. Saat ini, tiga nama yang lolos seleksi sudah dikirim ke Tim Penilai Akhir (TPA) Pusat, yang diketuai Wapres RI Jusuf Kalla.

Mereka adalah Heru Tjahjono (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim), Wahid Wahyudi (baru dilantik sebagai Asisten II Sekdaprov Jatim) dan Bobby Soemiarsono (baru dilantik sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jatim) .

Wahid sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jatim. Bobby adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim. Sedangkan Heru tidak terkena mutasi dan masih menjabat Kadis Kelautan dan Perikanan Jatim hingga sekarang.

Dengan jabatan barunya Wahid dan Bobby, maka otomatis memberikan peluang besar bagi Heru Tjahjono menjadi Sekdaprov Jatim. Keduanya dengan pos barunya, tidak mungkin akan dimutasi lagi dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Kantor Gubernur Jatim sempat dikejutkan dengan aksi unjukrasa ratusan warga Tambak Asri Surabaya menggelar unjukrasa di Kantor Gubenur Jawa Timur, Selasa (4/9/2018). Nasib mereka terancam digusur oleh pemilik tanah Budi Hartono. Mereka meminta tanggung jawab Pemprov Jatim lantaran warga menyewa tanah ke Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim beberapa waktu lalu.

Ratusan warga Tambak Asri yang menempati lahan 1,3 hektar di klaim milik Budi Hartono. Mereka mengaku sudah 28 tahun menempati tanah tersebut. Mereka menuding Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim memutuskan sepihak atas sewa tanah kepada warga setelah terjadi konflik dengan Hartono Motor.

Aksi unjukrasa tersebut ditemui Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan. Dalam pertemuan itu, Himawan menjelaskan saat ini Pemprov Jatim belum bisa berbuat banyak atas tanah Tambak Asri, mengingat tanah tersebut keluar sertifikat atas nama orang lain. Untuk itu, Pemprov akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Kj3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *