Gubernur Jatim : LPPD Wujudkan Pemerintahan Yang Baik

oleh -891 Dilihat


Surabaya, kilasjatim.com: Penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Dalam penilaian tersebut terdapat pengawasan, sehingga mendidik pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Penilaian tersebut sudah diatur di dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya saat menerima Tim Penilai LPPD Pusat di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jumat (3/8).

Salah satu yang yang dinilai, menurutnya, diantaranya, upaya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan penilaian ini, penyelenggaraan pemerintah bisa diukur dan berjalan.

“Melalui UU tersebut, masyarakat diajak berbicara atau dinamakan partisipatoris. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pelayanan publik yang baik,” tutur Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Dengan adanya tim LPPD dari Departemen Dalam Negeri, lanjutnya, akan terlihat apakah uang pemerintah bisa menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan. Karena, Tim LPPD menilai pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dengan fokus terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, serta melakukan check secara mendetail sebagai persyaratan penilaian.

“Yang tidak kalah penting, Tim LPPD juga mengecek aspek pelayanan publik dan pelibatan masyarakat dalam keputusan,” tandasnya.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan, MM menjelaskan LPPD merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. LPPD disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan melaporkan 32 urusan pemerintahan yang dijalankan di dalam pemerintahan.

“Evaluasi LPPD oleh tim pusat dengan tujuan mengetahui capaian kinerja dari masing-masing urusan yang dilakukan oleh OPD,” ujarnya.

Dengan mengetahui hasil dari evaluasi, lanjutnya, aka ada feedback dari Pemerintah Pusat sebagai masukan pemerintah daerah. Misalnya, ada beberapa urusan yang capaiannya masih rendah, maka akan diberikan masukan upaya meningkatkannya.

Baca Juga :  Pemprov Jatim Raih WTP 8 Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Implementasi Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

“Selain itu, pemerintah daerah juga akan semakin kompetitif, karena disandingkan dengan provinsi lain dari seluruh Indonesia,” ucapnya.

Capaian Pemprov Jatim sendiri, selama ini mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturut-turut di tingkat nasional. (Wah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News