Golkar Kalimantan Barat: Pak JK Sudah Cukup, Sudah Saatnya Menjadi Negarawan

oleh

Pontianak, kilasjatim.com: Komunitas @TentangGolkar kembali menghadirkan forum menarik, kali ini bertempat di Balai Kopi Kota Pontianak (31/07/2018). Hadir sebagai pembicara adalah Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin, SH dan Pengamat Politik dan Dosen FISIPOL Universitas Tanjung Pura, Ireng Maulana, MA.

Bersama kalangan mahasiswa, akademisi dan wartawan. Diskusi kali ini membahas Konfigurasi Politik Kalimantan Barat menuju 2019 dan mengkritisi perihal gugatan pada UU No.7 Tahun 2017 yang dilayangkan oleh Partai Perindo dengan pihak terkait Jusuf Kalla.

Mengawali sesi diskusi, Ireng Maulana mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat cukup kuat untuk mensukseskan Airlangga menjadi pemimpin Indonesia.

“Provinsi ini cukup kuat dan handal untuk mensukseskan Pak Airlangga menjadi pemimpin Indonesia. Partai Golkar Kalimantan Barat harus menyatukan suara untuk menaikkan kadernya agar legitimasi dukungan AH semakin solid.” ungkap Ireng mengawali sesi diskusi.

Ireng melanjutkan bahwa secara hitungan politik Partai Golkar adalah partai yang paling mungkin mendapatkan posisi cawapres.

“Jokowi punya kepentingan untuk memback up secara profesional tata kelola negara. Partai Golkar lah yang paling mungkin untuk dapat posisi cawapres karena partai ini punya segala kebutuhan untuk itu,” lanjut Ireng.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Heri Mustamin menjamin bahwa Golkar Kalimantan Barat siap mendukung hasil rapimnas. Salah satu hasil rapimnas tersebut adalah mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden Jokowi di 2019.

“Partai Golkar Kalimantan Barat siap menguatkan mesin politiknya untuk mendukung Pak Airlangga di 2019. Pak Airlangga sudah komplit, revolusi industri 4.0 ini adalah modal untuk menggarap suara milenial, sangat modern dan siap bertarung gagasan,”

Terkait gugatan UU No.7 Tahun 2017 yang dilayangkan oleh Partai Perindo, Heri menyatakan bahwa pemuda harus bangkit dan berusaha untuk melawan mereka yang mampu menganggu konstitusi Indonesia.

“Jangan hanya karena kekuasaan semua dilakukan. Pak JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan,” tambahnya. Kj1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *