FAM GMNI dan Jampi Jatim Bentuk Posko Pengaduan Penyalahgunaan PKH

oleh

 

Surabaya, kilasjatim.com: Rawan terjadi penyalahgunaan Program Keluarga harapan (PKH), Jaringan Alumni Muda PMII (JAMPI) Jawa Timur dan Forum Alumni Muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (FAM GMNI) Jawa Timur membentuk posko pengaduan bersama dan Satgas Penanggulangan atas segala bentuk penyalahgunaan program-program pemerintah untuk kepentingan Pilkada Jatim.

“Posko ini dibentuk untuk mempermudah masyarakat melaporkan setiap kasus yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pilkada,” kata Ketua Jampi Jatim, Abdul Hamid, pada acara temu jurnalis di Surabaya, Kamis (26/4/2018).

Hamid mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sebagai tindak lanjut adanya pelaporan terhadap penyalahgunaan Program Keluarga harapan (PKH). Untuk diketahui, sebelummya sejumlah warga penerima manfaat Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan melaporkan seorang pendamping PKH ke Panwaslu Lamongan, Rabu (25/4/2018).

Para pelapor ini adalah warga penerima manfaat PKH asal Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng. Mereka melaporkan seorang pendamping telah melakukan kampanye dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan Cagub yang akan maju dalam Pilgub Jatim nanti.

Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH yang besarnya seperti kartu ATM. Saat penyerahan itu, pendamping menyertakan stiker bergambar pasangan Calon Gubernur nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

Hamid menjelaskan, posko yang berada di kawasan Ketintang, Surabaya ini terbuka untuk seluruh masyarakat yang menemuan kasus serupa. Sebab, potensi serupa bisa saja terjadi mengingat banyak program dari pemerintah pusat yang bersifat bantuan.

“Kami tegaskan sekali lagi kepada warga masyarakat  bahwa Program pemerintah seperti PKH, asuransi nelayan, Manajemen Desa, hingga BOSDA Madin adalah program pemerintah pusat dan provinsi yang tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik dalam Pilgub Jatim 2018,” tegasnya.

Tak hanya mendirikan posko, sebanyak 1300 alumni di FAM GMNI dan 3.200 alumni di JAM PMII diseluruh Jatim akan bergerak melakukan penyisiran secara seksama dan mengawal berbagai program pemerintah tersebut.  Serta, menyerukan kepada semua pendamping berbagai program tersebut agar bersikap netral dan tidak memihak untuk kepentingan kandidat yang tengah mengikuti Pilgub dan Pilkada serentak Jatim 2018.

Sementara itu, Divisi Bidang Advokasi FAM GMNI Jatim, Billy Abu Ja’far meminta masyarakat untuk proaktif mewaspadai kejadian serupa. Masyarakat diharapkan tak perlu takut atau kawatir untuk segera melapor apabila menemukan berbagai kasus serupa.

”Kami meminta masyarakat tak perlu takut melaporakan apabila menemukan berbagai bukti. Kami siap mengawal laporan berbagai potensi kecurangan yang mencederai proses demokrasi kita. Siapapun yang terbukti melanggar, harus diproses hukum,” ujarnya. Kj5

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *