Deklarasi Jogoboyo, siap amankan dan jaga Surabaya tetap kondusif Jumat (9/10/2020)
KILASJATIM.COM, Surabaya – Prihatin dengan aksi demo penolakan UU Cipta kerja hingga merusak fasilitas umum kota Surabaya, warga masyarakat yang terdiri dari beberapa elemen di Surabaya dan Jawa Timur menganggap perlu membentengi aksi tersebut bersatu dengan aksi dan gerakan yang diberi nama Jogoboyo. Deklarasi Gerakan Jogoboyo ini dilakukan usai sholat Jumat (9/10/2020) yang tujuannya menjadi ibukota Jawa Timur dari tindakan anarkis pascademo .
Kusnan Hadi Koordinator Jogoboyo mengatakan, tercetusnya Jogoboyo ini lantaran melihat kebringasan dan kengawuran para pendemo hingga banyak fasilitas umum dan taman taman juga jalanan dan bangunan di kota Surabaya rusak.
“Warga Surabaya cinta kotanya dan menginginkan kotanya kondusif, kami pun bersatu dengan menamakan diri Jogoboyo atau artinya menjaga Surabaya ,” ujar Kusnan sesaat setelah deklarasi Jogoboyo di salah satu warung angkringan Jembatan Merah Surabaya, Jumat (9/10/2020)
Sementara itu, Djadi Galajapo–jurubicara Jogoboyo, menyampaikan silahkan demo menyampaikan aspirasi. “Tapi, jangan rusak kota kami. Jangan bikin gaduh di kota kami, Surabaya, bentuk anarkhisme dan vandalisme yang dilakukan ibarat menggugah macan tidurnya arek-arek Surabaya yang selalu wellcome pada semua pendatang,” tegas Djadi.
H Ahmad Badrut Tamam, Aktivis yang juga ketua LPMK Perak Timur mengaku kecolongan saat terjadinya demo kemarin. “Tapi besok, tidak lagi. Kami berjaga. Kami bersiap. Kami akan gebuk, siapapun yang mengacak-acak Surabaya,” tegas Tamam yang bertekad akan membabat habis, pendatang yang merusak Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kota kelahirannya.
“Surabayaini kota Pahlawan. Apa pingin ada kejadian jendral Mallaby kedua Surabaya,” kecam inisiator Jogoboyo seraya mengisahkan bagaimana dramatisnya panglima tertinggi Belanda tewas di tangan arek-arek Surabaya kala itu.
Guna mengantisipasi brutalisme dan vandalisme yang dilakukan pendatang dalam melakukan demo,Jogoboyo melakukan pam swakarsa. Terlebih disaat akan adanya aksi.
Hadir dalam deklarasi tersebut sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pergerakan, ulama , seniman dan advokat dan warga Surabaya lainnya.
Lebih lanjut Kusnan mengatakan, demonstrasi adalah hak warga Negara. “Kita semua menghormati sebagai proses demokrasi, namun jika aksi tersebut dibarengi dengan merusak fasilitas publik milik warga, itu sudah tidak bisa dibiarkan, sebagai Arek Surabaya kita pun bersikap,” jelasnya seraya menambahkan, fasilitas publik di Surabaya yang jadi sasaran kemarahan para pendemo merupakan hasil dari uang pajak warga Kota Surabaya.
“Kita ketahui semua para pendemo yangkemsrin berhasil diamankan aparat kepolisian justru sebagian besar berasal dari luar kota Surabaya. Sebagai warga Surabaya kita tidak bisa berdiam diri dan harus ada aksi menangkal kebrutalan mereka dan menjaga kota ini tetap kondusif ,” tegasnya diamini mereka yang hadir. (kj2)
