Dinas Pendidikan Jatim Minta Gedung SD Disiagakan Untuk Isolasi Pemudik

oleh
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi.

KILASJATIM.COM, Surabaya – Dinas Pendidikan Jawa Timur meminta Sekolah Dasar (SD) di tiap daerah ikut serta menyiagakan gedungnya sebagai tempat karantina untuk pemudik yang pulang ke kampung halamannya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu mengatakan upaya ini dilakukan pemerintah provinsi untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas.

“Untuk mengantisipasi pemudik, ibu gubernur berkoorkinasi dengan bupati/wali kota, dan dinas pendidikan kabupaten/kota agar mempersiapkan gedung-gedung SD untuk menampung atau tempat karantina bagi masyarakat yang datang dari luar daerah, khususnya sejak 14 hari kedatangan,” ujar Wahid.

Wahid mengatakan, pemakaian gedung SD sebagai tempat karantina merupakan pilihan terakhir setelah menyiagakan berbagai fasilitas yang ada di kota dan kabupaten.

BACA JUGA: Gubernur Khofifah Sarankan Perantau dari Jatim Menunda Mudik

Selain itu, tidak semua ruangan di gedung sekolah digunakan, namun dipilih ruangan yang sesuai dengan kondisi gedung dan fasilitas yang ada.

“Minimal ada karpet untuk istirahat. Protokol kesehatan juga harus diterapkan yakni satu ruangan maksimal 20 orang,” katanya.

Wahid mengaku belum mengetahui pasti sampai kapan protokol karantina bagi pemudik ini diberlakukan. Ia hanya menduga, bahwa proses karantina akan berlangsung hingga angka penyebaran Covid-19 di Jatim turun.

“Termasuk proses belajar di rumah juga masih melihat perkembangan kasus Covid-19 ini,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Surabaya, M Aris Hilmi mengaku belum menerima edaran ataupun pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Jatim terkait kesiagaan ruangan di SD untuk karantina pemudik.

BACA JUGA: Lebaran, Bupati Anas Minta Warganya di Luar Kota Tidak Mudik

“Belum dengar saya, kalau memang ada nanti kami keputusannya kepala dinas, dan juga harus koordinasi dengan dinas kesehatan,” ucapnya.

Aris mengungkapkan sejauh ini kegiatan di SD masih berjalan. Pasalnya setiap SD menerapkan kebijakan piket bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah yang bertugas.

“Jadi tetap ada orangnya di SD itu, jumlahnya berbeda tiap sekolah,” katanya. (ant/kj8)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *