oleh

Rencana Kenaikan Harga Gas Bumi, BPH Migas Kumpulkan Lima Kepala Daerah

 

 

SURABAYA,kabarbisnis.com: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berhasil mengumpulkan delapan pemda yang masuk dalam lima wilayah yaitu Sidoarjo-Mojokerto, Surabaya-Gresik, Pasuruan-Probolinggo, Semarang dan Blora.
beserta stakeholder terkait, untuk mematangkan rencana  kenaikan harga gas bumi untuk pelanggan Rumah Tangga .

Pertemuan tersebut untuk menjaring aspirasi atau pendapat dari seluruh pemerintah daerah setempat di Surabaya pada Kamis (15/3/2018) .

Dikatakan Komite BPH Migas Hari Pratoyo, sejak 11 tahun yang lalu harga gas bumi belum pernah naik. Padahal harga pembelian gas saat ini sudah mengalami kenaikan  sangat besar, sehingga perlu adanya penyesuaian harga.

“Pada tahun 2007, harga pembelian gas  dari hulu masih sekitar US$ 3 per mmbtu, sementara saat ini harga sudah berada dilevel US$ 6,3 per mmbtu atau bahkan lebih,” ujar Hari Pratoyo.

Kendati harga pembelian gas bumi di hulu rata-rata mencapai sekitar US$ 6,3 per mmbtu, tetapi untuk konsumsi Rumah tangga, PBH Migas mematok dengan harga paling rendah, yaitu sekitar US$ 4,72 per mmbtu. Sehingga harga gas bumi ke konsumen rencananya akan mengalami kenaikan dikisaran harga tersebut.

Untuk harga gas bumi wilayah Surabaya-Gresik misalnya, rencananya akan dinaikkan dari Rp2.500 per meter kubik menjadi Rp 4.246 per meter kubik.  Untuk wilayah Sidoarjo-Mojokerto dari harga Rp2.496 per meter kubik menjadi Rp 4.253 per meter kubik. Wilayah Pasuruan-Probolinggo dari harga Rp2.496 per meter kubik menjadi Rp 4.254 per meter kubik, Semarang dari harga Rp 3.333 per meter kubik menjadi Rp  4.248 per meter kubik dan Blora dari harga Rp 3.333 per meter kubik menjadi Rp 4.245 per meter kubik.

Kenaikan ini, menurut Hari memang harus dilakukan. Selain karena harga beli gas bumi dari hulu sudah mengalami kenaikan sangat besar, Badan Usaha yang mendapatkan penugasan, dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN Tbk. juga telah melakukan pembangunan jaringan gas bumi secara mandiri.

“Pembangunan jargas yang dilakukan itu, sekitar 50 persen memang menggunakan dana APBN, tetapi 50 persen lainnya menggunakan dana PGN sendiri sehingga hitungannya harus menggunakan keekonomian agar keberlangsungan penyaluran gas bumi ini bisa terus dilakukan sehingga jangkauannya menjadi semakin luas,” tambah Komite BPH Migas Jugi Prajogjo.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pemerintah Kabupaten  Gresik Nuri Mardiana menyambut positif dan menyatakan persetujuannya. Menurutnya, dengan melihat berbedaan harga saat tahun 2007 dengan sekarang yang cukup besar, maka kenaikan memang harus dilakukan. Tetapi pihaknya meminta agar kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap mengingat kenaikan cukup besar, hampir dua kali lipat dari harga saat ini.

“Kami realistis saja, seperti halnya kabupaten Pasuruan yang menyatakan persetujuannya, saya juga menyatakan setuju. Tetapi kami berharap kenaikan ini dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak kaget,” kata Nuri.

Director of Commerce PT PGN, Danny Praditya mengatakan, kenaikan harga ini dilakukan agar PGN bisa memperbaiki layanan dan memperluas penetrasi dengan terus melakukan pembangunan jaringan gas di berbagai kota tersebut.

“Bagaimana  program bisa terus berkesinambungan sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati gas bumi di Indonesia. Di Blora msialnya, tidak adil jika dari 4 ribu rumah tangga, yang menikmati hanya 600 rumah tangga saja,” tegas Danny Praditya. (kj5)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *